Rabu, 10 September 2014

Sejarah Perkembangan Pendidikan IPS


SEJARAH PERKEMBANGAN IPS
Sejarah perkembangan IPS secara umum tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan social studies yang berkembang di Amerika Serikat (USA), adanya social studies ini dilatar belakangi oleh hancurnya tatanan sosial yang ada di masyarakat pada masa itu. Penyebab kehancuran tersebut yaitu perang dunia ke-1 pada tahun 1914-1918 yang menimbulkan dampak besar seperti kelaparan, rusaknya fasilitas umum, dan lainlain. Menurut Saxe dalam buku karyanya yang berjudul Social Studies in School: A History of The early Years (1991), padatahap awal kelahiran terdapat dalam the National Herbart Society Papers of 1896-1897, yang menegaskan bahwa social studies sebagai delimiting the social scinces for pedagogical use(upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untukpenggunaan secarapedagogik). Selanjutnya pengertian ini menjadi dasar dalam dokumen “Statement of the chairman of committee on social studies” yang dikeluarkan oleh  Committee on Social Studies (CSS) tahun 1913.  Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Social studies sebagai a specific fied to utilization of social sciencies data as a force in the improvement of human walfare (bidang khusus dalam pemanfaatan data ilmi-ilmu sosial sebagai tenaga dalam memperbaiki kesejahteraan umat manusia).
Pada tahun 1921, berdirilah “National Council for the Social Studies” (NCSS), sebuah organisasi profesional yang secara khusus membina dan mengembangkan Social Studies pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta berkaitan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu pendidikan. Pada waktu berdirinya, NCSS hanya mengklaim sebagai organisasi yang akan “memaksimalkan hasil-hasil pendidikan bai tujuan-tujuan kewarganegaraan” yang sudah dicapai oleh CSS sbelumnya. Baru setelah 14 tahun kemudian NCSS mengeluarkan karya berbasis intelektual-keilmuan. Pada pertemuan pertama tahun 1935, lahirlah kesepakatan yang dikeluarkan NCSS dengan menegaskan bahwa “Social Sciences as the Core of the Curriculum”. Pada tahun 1937, Edgar BruceWesley mengemukakan bahwa social studies adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Dari pengertian ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
1.      Social studies merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial
2.      Dikembangkannya social studies ini bertujuan untuk memenuhi tujuan pendidikan/pembelajaran di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi
3.      Aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial seperti contohnya Ilmu Sejarah perlu diseleksi dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan/pembelajaran tersebut.
Antara tahun 1940-1950 NCSS mendapat pertanyaan pentingatau tidaknya social studies menanamkan nilai dan sikap demokratis para pemuda. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Pada tahun 1960-an,muncul suatu gerakan akademis yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu perubahan yang cukup mendasar dalamsocial studies. Gerakan akademis itu dikenal sebagai The new social studies dan dipelopori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu social. Gerakan tersebut sebagai titik tolaknya dari kesimpulan bahwa social studies sebelumnya dinilai sangat tidak efektif dalammengajarkan substansi dan memengaruhisiswa. Maka dari itu para ahli sosialdan sejarawan bersatu dan merumuskan social studies ke taraf “higher level of intellectual pursuit”. Pada akhir 1960-an tercatat adanya perubahan dari orientasi pada disiplin akademik yang terpisah-pisah ke satu upaya untuk mencari hubungan interdisipliner. Tahun 1970 terjadi perkembangan social studies dalam perkembangan kurikulum persekolahan. Yaitu perkembangan dari dua gerakan (social studies dan citizenship education) yang bertolak belakang dari basic human activities.
Jika dilihat dari visi misi social studies menurut Barr (1977:48), social studies dikembangkan kedalam 3 tradisi, yaitu:
1.      Social studies taught as citizenship (pendidikan ips yang terintegrasi sebagaiilmu kewarganegaraan)
2.      Social studies taught as social science(pendidikan ips yang terintegrasi dari ilmu ilmu sosial)
3.      Social studies taught as reflective inquiry(ilmu sosial sebagai ladang ilmu pengetahuan yang bersifat melatih kepekaan terhadapgejala sosial yang terjadi disekitar)
Pada tahun 1980 perkembangan social studies ditandai oleh lahirnya dua pilar akademis: social studies democratic beliefs and values dan social studies as skill in the social studies curriculum.
Sejarah perkembangan IPS di Indonesia pertama kali muncul dalamseminar Nasional tentang civic Education tahun 1972 di tawangmanu solo jawa tengah. Dalam laporan seminar tersebut, muncul  3 istilah dan digunakan secara bertukar pakai, yaitu:
1.      Pengetahuan sosial
2.      Studi sosial
3.      Ilmu pengetahuan sosial.
Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972-1973, yakni dalam kurikulum ProyekPerintis Sekolah Pembanunan (PPSP) IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan Kewarganegaraan Negara / Studi Sosial” sebagaimata pelajaran sosial terpadu. Sedangkan, dalamkurikulum Sekolah Menengah 4 tahun, digunakan istilah:
1.      Studi sosial sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa sebagai bendera untuk mata pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi sebagai mata pelajaran mayor pada jurusan IPS.
2.      Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran inti pada semua jurusan.
3.      Civics dan Hukum sebagai mata pelajaran mayor pada jurusan IPS.
Pada tahap kurikulum PPSP konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yakni:
1.      Pendidikan IPS, terintegrasi dengan nama pendidikan kwarganegaraan / studi sosial
2.      Pendidiksn IPS terpisah, dimana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajarn georafi, sejarah, dan ekonomi.
3.      Pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS khusus.
Konsep pendidikan IPS tersebut lalu memberi inspirasi terhadap kurikulum 1975, yang menampilkan 4 profil yaitu:
1.      Pendidikan moral pancasila menngantikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS.
2.      Pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar.
3.      Pendidikan IPS terkonfenderasi untuk SNIP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung untuk geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi.
4.      Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG.
Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam kurikulum 1984 yang secara konseptual merupakan penyempurnaan darikurikulum 1975 khusunya dalam aktualisasi materi seperti masuknya Pedoman Penghayatan Pancasila (P4) sebagai materi pokok PMP. Dalam kurikulum 1984, PPKN sebagai mata pelajaran sosial khusus yan wajib diikuti oleh semua SD, SLTP, SMU. Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam:
1.      Pendidikan IPS terpadu di SD kelas III-VI
2.      Pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi.
3.      Pendidikan IPS terpisah di SMU yang meliputi sejarah nasional dan sejarah umum di kelas I-II, ekonomi dan geografi di kelas I-II, sejarah budaya di kelas III program IPS.
Gagasan IPS di Indonesia pun banyak mengadopsi dan mengadaptasi dari sejumlah pemikiran perkembangan social studies yang terjadi di luar negeri terutama perkembangan pada NCSS sebagai organisasi profesional yang cukup besar pengaruhnya dalam memajukan social studies bahkan sudah mampu mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan kurikulum persekolahan. Definisi konsep mengenai PIPS telah berulang kali dibahas dalam berbagai forum, yakni forum komunikasi Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat HISPIPSI (sekarang berubah menjadi Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, disingkat menjadi HISPISI) di bandung pertama kali di tahun 1989,  forum komunikasi di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun 1993, Konverensi Pendidikan kedua di Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu dibahas adalah mengenai konsep PIPS. M. Nu’man Soemantri, pakar sekaligus ketua HISPISI menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan di Yogyakarta,yaitu:
1.      Versi PIPS untuk Pendidikan Dasar dan Menengah PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang di organisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.
2.      Versi PIPS untuk perguruan tinggi adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora,serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.
IPS ditingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebaai warga negara yang menguasai pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat agar menjadi warga negara yang baik.
PIPS sebagai kajian akademik disebut juga IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu, sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial (PDIPS) sebagai seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosialdan disiplin ilmu lain yang relevan, dikemas secara psikologis, ilmiah pedagogis, dan sosial kultural untuk tujuan pendidikan. Untuk memahami masalah PIPS seseorang hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi struktur, ide fundamental, pertanyaan pokok (modeof inquiry), metode yang digunakan dan konsep-konsep setiap disiplin ilmu, disamping pemahamannya tentang prinsip-prinsip kependidikan dan psikologi serta permasalahan sosial.











Referensi:
bahanbelajar-pgsd.blogspot.com.es/2013/05/sejarah-perkembangan-ips.html?m=
tyabassuqy.blogspot.com.es/2013/04/makalah-konsep-dasar-ips-sejarah.html?m=1
mahasiswautkelash.blogspot.com.es/2013/04/sejarah-perkembangan-ips.html?m=
Dr. Sapriya, M.Ed. (2014). Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.