SEJARAH
PERKEMBANGAN IPS
Sejarah
perkembangan IPS secara umum tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan
social studies yang berkembang di Amerika Serikat (USA), adanya social studies
ini dilatar belakangi oleh hancurnya tatanan sosial yang ada di masyarakat pada
masa itu. Penyebab kehancuran tersebut yaitu perang dunia ke-1 pada tahun
1914-1918 yang menimbulkan dampak besar seperti kelaparan, rusaknya fasilitas
umum, dan lainlain. Menurut Saxe dalam buku karyanya yang berjudul Social
Studies in School: A History of The early Years (1991), padatahap awal
kelahiran terdapat dalam the National Herbart Society Papers of 1896-1897, yang
menegaskan bahwa social studies sebagai delimiting the social scinces for
pedagogical use(upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untukpenggunaan secarapedagogik).
Selanjutnya pengertian ini menjadi dasar dalam dokumen “Statement of the
chairman of committee on social studies” yang dikeluarkan oleh Committee
on Social Studies (CSS) tahun 1913.
Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Social studies sebagai a
specific fied to utilization of social sciencies data as a force in the
improvement of human walfare (bidang khusus dalam pemanfaatan data ilmi-ilmu
sosial sebagai tenaga dalam memperbaiki kesejahteraan umat manusia).
Pada
tahun 1921, berdirilah “National Council
for the Social Studies” (NCSS), sebuah organisasi profesional yang secara
khusus membina dan mengembangkan Social Studies pada tingkat pendidikan dasar
dan menengah serta berkaitan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu
pendidikan. Pada waktu berdirinya, NCSS hanya mengklaim sebagai organisasi yang
akan “memaksimalkan hasil-hasil pendidikan bai tujuan-tujuan kewarganegaraan”
yang sudah dicapai oleh CSS sbelumnya. Baru setelah 14 tahun kemudian NCSS
mengeluarkan karya berbasis intelektual-keilmuan. Pada pertemuan pertama tahun
1935, lahirlah kesepakatan yang dikeluarkan NCSS dengan menegaskan bahwa
“Social Sciences as the Core of the Curriculum”. Pada tahun 1937, Edgar
BruceWesley mengemukakan bahwa social studies adalah ilmu-ilmu sosial yang
disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Dari pengertian ini terkandung hal-hal
sebagai berikut:
1. Social
studies merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial
2. Dikembangkannya
social studies ini bertujuan untuk memenuhi tujuan pendidikan/pembelajaran di
tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi
3. Aspek-aspek
dari masing-masing disiplin ilmu sosial seperti contohnya Ilmu Sejarah perlu
diseleksi dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan/pembelajaran tersebut.
Antara
tahun 1940-1950 NCSS mendapat pertanyaan pentingatau tidaknya social studies
menanamkan nilai dan sikap demokratis para pemuda. Hal ini terjadi karena
adanya tuntutan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang
diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Pada tahun
1960-an,muncul suatu gerakan akademis yang secara khusus dapat dipandang
sebagai suatu perubahan yang cukup mendasar dalamsocial studies. Gerakan akademis
itu dikenal sebagai The new social studies dan dipelopori oleh para sejarawan
dan ahli-ahli ilmu social. Gerakan tersebut sebagai titik tolaknya dari
kesimpulan bahwa social studies sebelumnya dinilai sangat tidak efektif
dalammengajarkan substansi dan memengaruhisiswa. Maka dari itu para ahli
sosialdan sejarawan bersatu dan merumuskan social studies ke taraf “higher
level of intellectual pursuit”. Pada akhir 1960-an tercatat adanya perubahan
dari orientasi pada disiplin akademik yang terpisah-pisah ke satu upaya untuk
mencari hubungan interdisipliner. Tahun 1970 terjadi perkembangan social
studies dalam perkembangan kurikulum persekolahan. Yaitu perkembangan dari dua
gerakan (social studies dan citizenship education) yang bertolak belakang dari
basic human activities.
Jika
dilihat dari visi misi social studies menurut Barr (1977:48), social studies dikembangkan
kedalam 3 tradisi, yaitu:
1. Social
studies taught as citizenship (pendidikan ips yang terintegrasi sebagaiilmu
kewarganegaraan)
2. Social
studies taught as social science(pendidikan ips yang terintegrasi dari ilmu
ilmu sosial)
3. Social
studies taught as reflective inquiry(ilmu sosial sebagai ladang ilmu
pengetahuan yang bersifat melatih kepekaan terhadapgejala sosial yang terjadi
disekitar)
Pada
tahun 1980 perkembangan social studies ditandai oleh lahirnya dua pilar
akademis: social studies democratic beliefs and values dan social studies as
skill in the social studies curriculum.
Sejarah
perkembangan IPS di Indonesia pertama kali muncul dalamseminar Nasional tentang
civic Education tahun 1972 di tawangmanu solo jawa tengah. Dalam laporan seminar
tersebut, muncul 3 istilah dan digunakan
secara bertukar pakai, yaitu:
1. Pengetahuan
sosial
2. Studi
sosial
3. Ilmu
pengetahuan sosial.
Konsep
IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun
1972-1973, yakni dalam kurikulum ProyekPerintis Sekolah Pembanunan (PPSP) IKIP
Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan
Kewarganegaraan Negara / Studi Sosial” sebagaimata pelajaran sosial terpadu.
Sedangkan, dalamkurikulum Sekolah Menengah 4 tahun, digunakan istilah:
1. Studi
sosial sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa sebagai bendera untuk mata
pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi sebagai mata pelajaran mayor pada
jurusan IPS.
2. Pendidikan
kewarganegaraan sebagai mata pelajaran inti pada semua jurusan.
3. Civics
dan Hukum sebagai mata pelajaran mayor pada jurusan IPS.
Pada
tahap kurikulum PPSP konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yakni:
1. Pendidikan
IPS, terintegrasi dengan nama pendidikan kwarganegaraan / studi sosial
2. Pendidiksn
IPS terpisah, dimana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk
mata pelajarn georafi, sejarah, dan ekonomi.
3. Pendidikan
kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS khusus.
Konsep
pendidikan IPS tersebut lalu memberi inspirasi terhadap kurikulum 1975, yang menampilkan
4 profil yaitu:
1. Pendidikan
moral pancasila menngantikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS.
2. Pendidikan
IPS terpadu untuk sekolah dasar.
3. Pendidikan
IPS terkonfenderasi untuk SNIP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung untuk
geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi.
4. Pendidikan
IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran geografi, dan ekonomi untuk SMA
atau sejarah dan geografi untuk SPG.
Konsep
pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam kurikulum 1984 yang secara
konseptual merupakan penyempurnaan darikurikulum 1975 khusunya dalam
aktualisasi materi seperti masuknya Pedoman Penghayatan Pancasila (P4) sebagai
materi pokok PMP. Dalam kurikulum 1984, PPKN sebagai mata pelajaran sosial
khusus yan wajib diikuti oleh semua SD, SLTP, SMU. Sedangkan mata pelajaran IPS
diwujudkan dalam:
1. Pendidikan
IPS terpadu di SD kelas III-VI
2. Pendidikan
IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi
koperasi.
3. Pendidikan
IPS terpisah di SMU yang meliputi sejarah nasional dan sejarah umum di kelas
I-II, ekonomi dan geografi di kelas I-II, sejarah budaya di kelas III program
IPS.
Gagasan
IPS di Indonesia pun banyak mengadopsi dan mengadaptasi dari sejumlah pemikiran
perkembangan social studies yang terjadi di luar negeri terutama perkembangan
pada NCSS sebagai organisasi profesional yang cukup besar pengaruhnya dalam
memajukan social studies bahkan sudah mampu mempengaruhi pemerintah dalam
menentukan kebijakan kurikulum persekolahan. Definisi konsep mengenai PIPS telah
berulang kali dibahas dalam berbagai forum, yakni forum komunikasi Sarjana
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat HISPIPSI (sekarang berubah
menjadi Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, disingkat
menjadi HISPISI) di bandung pertama kali di tahun 1989, forum komunikasi di Yogyakarta tahun 1991, di
Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun 1993, Konverensi Pendidikan kedua di
Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu dibahas adalah mengenai konsep
PIPS. M. Nu’man Soemantri, pakar sekaligus ketua HISPISI menegaskan adanya dua
versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan di Yogyakarta,yaitu:
1. Versi
PIPS untuk Pendidikan Dasar dan Menengah PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi
dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang
di organisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan
pendidikan.
2. Versi
PIPS untuk perguruan tinggi adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan
humaniora,serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan
secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.
IPS
ditingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta
didik sebaai warga negara yang menguasai pengetahuan, ketrampilan, sikap dan
nilai yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi
atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi
dalam berbagai kegiatan masyarakat agar menjadi warga negara yang baik.
PIPS
sebagai kajian akademik disebut juga IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu,
sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial (PDIPS) sebagai
seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosialdan disiplin ilmu lain yang
relevan, dikemas secara psikologis, ilmiah pedagogis, dan sosial kultural untuk
tujuan pendidikan. Untuk memahami masalah PIPS seseorang hendaknya memiliki
pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi struktur,
ide fundamental, pertanyaan pokok (modeof inquiry), metode yang digunakan dan konsep-konsep
setiap disiplin ilmu, disamping pemahamannya tentang prinsip-prinsip
kependidikan dan psikologi serta permasalahan sosial.
Referensi:
bahanbelajar-pgsd.blogspot.com.es/2013/05/sejarah-perkembangan-ips.html?m=
tyabassuqy.blogspot.com.es/2013/04/makalah-konsep-dasar-ips-sejarah.html?m=1
mahasiswautkelash.blogspot.com.es/2013/04/sejarah-perkembangan-ips.html?m=
Dr.
Sapriya, M.Ed. (2014). Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.